Catatan untuk HTI: Bersikap Jujurlah!

Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ustadz Ismail Yusanto membuat tulisan berjudul Pepesan Kosong untuk mengklarifikasi tulisan aktivis HT sebelumnya ‘Pepesan Kosong Pilkada Serentak’. Menurut Ismail, banyak yang keliru terhadap artikel itu.

“Intinya, mereka menganggap HTI mengajak golput, dan itu artinya HTI rela negeri ini dipimpin oleh orang yang buruk atau bahkan kafir. Tuduhan itu tentu saja tidak benar. Buletin Al-Islam itu sama sekali tidak menyerukan golput. Saya sendiri heran, dari mana mereka berkesimpulan seperti itu. Kita jelas tidak ingin negeri ini dikendalikan oleh orang-orang yang tidak baik, apalagi kafir. Oleh karena itu, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus mencegah orang kafir menguasai negeri ini. Pasalnya, Karena itu dalam pemilu lalu, misalnya, dengan tegas HTI menyeru publik, bila hendak memilih, pilihlah calon wakil rakyat yang benar-benar hendak berjuang untuk tegaknya syariah dan Khilafah, menjadikan parlemen sebagai mimbar dakwah, menegakkan amar makruf nahi mungkar dan tidak terlibat dalam proses legislasi yang tidak islami. Bila hendak memilih pemimpin, pilihlah yang muslim, laki-laki, beriman dan bertakwa dan yang mau menerapkan syariah secara kaffah,”tulis Ismail.

Pernyataan Ismail ini sebenarnya aneh. Di satu sisi tidak setuju golput di sisi lain, hanya menyuruh masyarakat untuk memilih mereka yang berjuang menegakkan syariah dan khilafah. Padahal wakil-wakil rakyat sangat jarang yang memperjuangkan khilafah. Sementara yang berjuang menegakkan syariah cukup banyak. Apakah wakil rakyat yang berjuang menegakkan syariah tidak menegakkan khilafah tidak layak dipilih? Bila demikian, maka mungkin hanya calon dari HT saja yang berhak dipilih. Sayangnya HT tidak ada yang menjadi calon wakil rakyat.

Di samping itu petinggi HTI harus melihat bahwa di lapangan, kenyataannya anak-anak HTI menyerukan golput. Ketika artikel Pepesan Kosong itu dikritik banyak media Islam, anak-anak HTI banyak yang menyerukan golput di medsos. Apakah sikap anak-anak HTI ini tidak sesuai dengan petunjuk petinggi HTI? Wallahu a’lam.

Selain itu, artikel dari Ismail ini juga ambigu ketika di alinea hampir terakhir ia membela golput dan menyalahkan demokrasi. Ismail menulis: “Jadi jelas, yang menjadi pangkal keburukan adalah demokrasi itu sendiri, bukan golput. Di Tangsel padapilkada kemarin terpilih kembali pasangan Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie meski golput di sana cukup tinggi mencapai 42%. Di Solo, dengan angka partisipasi pemilih yang lebih tinggi justru terpilih lagi F.X. Hadi Rudyatmo (Kristen) sebagai walkot Solo. Itu artinya, banyak orang tidak golput, tetapi mereka memilih secara salah. Rudy sendiri naik menjadi walikota setelah Jokowi menjadi gubernur DKI. Tentang muasal munculnya Rudy sebagai wakilnya Jokowi, boleh ditelusur siapa yang dulu mencalonkan dia.”

Selanjutnya petinggi HTI ini menyalahkan mereka yang berjuang lewat demokrasi. Kata Ismail: “Demokrasi memang acap bermuka dua. Di satu sisi seolah memberikan jalan kepada semua pihak untuk berkompetisi meraih kekuasaan. Di sisi lain, bila melalui jalan ini, kelompok Islam menang, tidak lantas jalan menuju kekuasaan lapang membentang. Lihatlah apa yang terjadi di Mesir, juga di Aljazair dengan FIS-nya yang menang pemilu secara telak tetapi kemudian dianulir. Bahkan kini FIS, sama sepertiikhwanul muslimin di Mesir, menjadi partai terlarang. Keadaan serupa menimpa Hamas di Palestina yang menang pemilu tetapi hingga sekarang tidak diakui oleh Barat. Erbakan di Turki, yang naik ke puncakkekuasaan melalui pemilu, baru dua tahun barjalan dari 4 tahun masa kekuasaannya, digulingkkan olehmiliter Turki. Ibarat lomba lari, demokrasi membolehkan kekuatan politik Islam turut serta, tetapi wasit telah lebih dulu membuat aturan, parpol Islam tidak boleh menang. Kalau menang akan ditelikung. Oleh karena itu, penting kita melihat jalan perjuangan dalam kerangka yang lebih luas. Pengkajian kembali thariqah dakwah Rasul harus terus lakukan agar kita bisa mendapatkan jalan terbaik menuju cita-cita tegaknya al-haq: penerapan syariah secara kaffah dalam naungan Khilafah.”

HTI harusnya tidak usah menyalahkan mereka yang berjuang dalam demokrasi. FIS, Ikhwanul Muslimin dan lain-lainnya yang berjuang dalam demokrasi untuk menegakkan syariah justru telah mengikuti aturan permainan politik bersama yang telah ditetapkan masyarakat (musyawarah). Dan bukankah keputusan dalam musyawarah itu harus dipegang umat Islam? Mengenai mereka gagal berjuang dalam demokrasi itu adalah hal biasa. Sebagaimana Hizbut Tahrir sampai sekarang juga belum berhasil mewujudkan khilafah. Padahal Taqiyudin an Nabhani menargetkan 13 tahun terbentuk khilafah.
Dan HTI perlu belajar bahwa bukan hanya HTI yang memperjuangkan syariah (dan khilafah), banyak organisasi lain yang memperjuangkan hal yang sama. Ikhwanul Muslimin mempunyai konsep bahwa khilafah bisa terbentuk kalau negara-negara Islam bergabung dalam satu ‘koordinasi’. Mungkin seperti Persatuan Bangsa-Bangsa Negara Islam (bukan seperti OKI yang tidak punya gigi). Dan itu adalah hal yang paling logis. Khilafah tidak bisa dibentuk dengan memaksa negara-negara lain untuk tunduk di bawah negara khilafah.

Selain itu, HTI perlu serius belajar tentang sejarah perjuangan Islam di negeri ini. Memang ketika Khilafah Islamiyah runtuh di Turki 1924, toktoh-tokoh Islam Indonesia banyak yang ikut serta dalam konferensi di Timteng untuk menghidupkan kembali Khilafah Isamiyah. Kita tahu bahwa upaya itu gagal. Dan akhirnya tokoh-tokoh Islam di tanah air –juga di negeri Islam lain—berjuang lewat saluran politik yang disepakati bersama dalam negara itu. Gerakan-gerakan Islam di tanah air dan di dunia Islam yang berjuang secara konstitusional di negeri itu juga mendasari perjuangannya dengan dalil-dalil yang kuat dalam Al Qur’an dan Sunnah.

Dan itulah yang dilakukan oleh mayoritas tokoh-tokoh Islam di tanah air, ketika setelah merdeka mereka bersama-sama membentuk Partai Islam Masyumi untuk menegakkan Islam di tanah air (November 1945). Para tokoh Islam saat itu, mulai dari KH Hasyim Asyari, Prof Hasbi as Shiddiqi, Buya Hamka, Mohammad Natsir, dan lain-lain mengambil jalan konstitusional dalam upaya menegakkan hukum Islam dan nilai-nilai Islam di tanah air. Mereka tidak ragu berjuang lewat parlemen yang memang telah disepakati bersama rakyat Indonesia, sebagai jalan untuk perjuangan politik.
Yang terus menjadi pertanyaan, bila HTI tidak setuju dengan perjuangan lewat parlemen, kenapa HTI senantiasa datang kepada parlemen untuk menyalurkan aspirasi politiknya? Atau datang ke menteri atau lembaga-lembaga demokrasi lain untuk menyalurkan aspirasinya? Beranikah HTI datang ke DPR terus terang tidak setuju dengan lembaga DPR dan menyerukan pembubaran DPR?

Mengatur negara, tidak semudah membalik tangan. Perlu jalan setapak, selangkah demi selangkah dalam memperjuangkan Islam, khususnya dalam politik. Jejak-jejak tokoh-tokoh Islam di tanah air perlu dihargai dan diteladani bersama untuk kemenangan Islam di negeri ini. HTI bukan perintis dakwah Islam di negeri ini. Sebelum HTI telah ada para ulama, Wali Songo, tokoh-tokoh Masyumi dan lain-lain yang telah memperjuangkan Islam di negeri ini. Sehingga akhirnya Islam menjadi agama mayoritas di negeri ini. Bayangkan kalau tidak ada perjuangan tokoh-tokoh Islam, mungkin Islam menjadi agama minoritas karena Belanda begitu agresifnya saat itu dalam memerangi umat Islam Indonesia dan menyebarkan agama Kristennya.

Walhasil, hargailah perjuangan ormas-ormas Islam di negeri ini yang mayoritas mengambil jalan konstitusional dalam memperjuangkan Islam dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Jalan demokrasi memang bukan jalan ideal. Para ulama Islam telah memahaminya. Karena itu mereka berusaha menjadikan demokrasi ini sebagai alat untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Sebagaimana kaum sekuler juga menjadikan alat untuk menegakkan nilai-nilai sekuler.
Islam memang mempunyai konsep yang lebih canggih dari demokrasi. Yaitu Theodemokrasi atau Teistic Demokrasi. Gabungan dari Teokrasi dan Demokrasi. Dalam pengertian cendekiawan tanah air sekarang, yaitu demokrasi yang dibingkai dengan nilai-nilai Ketuhanan (nilai Islam). Bukan demokrasi liberal yang dibangga-banggakan Barat. Dalam bahasa Mohammad Natsir, yang bisa dimusyawarahkan dalam Islam adalah hal-hal yang dibolehkan syariat. Hal yang jelas-jelas haram, seperti pelacuran, perjudian, minuman keras dll jelas tidak bisa dimusyawarahkan.

Dan tentu jalan menjadikan demokrasi ini Islami, bukan jalan yang mudah. Perlu kerjasama semua pihak. Semua ormas-ormas Islam. Tidak saling menjegal satu sama lain. Kerukunan dan sikap tasamuh tokoh-tokoh Islam dalam Partai Masyumi perlu diteladani bersama. Wallahu alimun hakim.

Oleh Nuim Hidayat dalam sharia.or.id, 9/1/15

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel